DESIGN BUILD OPERATE (DBO) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERKELANJUTAN

Kajian Perencanaan Wilayah dan Kota pada Proyek PSEL Sunter Jakarta dan SPAM Semarang Barat

Abstrak

Pembangunan infrastruktur perkotaan saat ini memerlukan sistem pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah skema Design Build Operate (DBO). Skema ini mengintegrasikan tahapan perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas dalam satu tanggung jawab terpadu sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif dan efisien. Artikel ini membahas konsep DBO dalam perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota dengan menggabungkan studi kasus Proyek Pengolahan Sampah menjadi

Energi Listrik (PSEL) Sunter Jakarta dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan DBO mampu meningkatkan kualitas layanan, mengurangi risiko keterlambatan proyek, memperkuat efisiensi pengelolaan, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan kota modern, kebutuhan terhadap infrastruktur semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. Kota membutuhkan sistem penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, transportasi, dan layanan publik yang mampu mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, pembangunan infrastruktur sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya efisiensi pembangunan, serta kurang optimalnya pengelolaan fasilitas setelah selesai dibangun. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mulai menerapkan pola kerja sama yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu skema yang berkembang adalah Design Build Operate (DBO). Dalam skema ini, satu badan usaha bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proyek mulai dari desain, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas. Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, DBO menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan infrastruktur. Melalui sistem ini, pembangunan perkotaan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2. Konsep Design Build Operate (DBO)

Design Build Operate (DBO) merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha di mana satu pihak diberikan tanggung jawab untuk mendesain, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah tetap menjadi pemilik aset, sedangkan pihak swasta bertugas memastikan fasilitas dapat dibangun dan dioperasikan sesuai target pelayanan yang telah disepakati. Keunggulan utama skema DBO terletak pada integrasi antar tahapan proyek. Karena pihak yang merancang fasilitas juga bertanggung jawab terhadap operasionalnya, maka desain yang dibuat biasanya lebih efisien, mudah dipelihara, dan mampu menekan biaya operasional jangka panjang. Dalam praktiknya, skema DBO banyak diterapkan pada proyek yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi seperti pengolahan air minum, pengolahan limbah, energi terbarukan, serta pengelolaan sampah perkotaan.

3. Studi Kasus PSEL Sunter Jakarta

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sunter merupakan salah satu proyek strategis yang bertujuan mengurangi permasalahan sampah di Jakarta sekaligus menghasilkan energi listrik. Melalui teknologi insinerasi modern, sampah kota tidak hanya dibuang, tetapi juga diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomi. Dalam proyek ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator, pemberi izin, dan pengawas pelaksanaan proyek. Sementara itu, badan usaha pelaksana bertanggung jawab terhadap desain fasilitas, pembangunan instalasi, hingga pengoperasian sistem pengolahan sampah. PSEL Sunter memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.200 ton sampah per hari dengan potensi produksi listrik mencapai 35 MW. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan kepada PLN melalui perjanjian kerja sama pembelian listrik. Skema organisasi proyek menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, investor swasta, kontraktor EPC, operator fasilitas, lembaga keuangan, supplier teknologi, dan masyarakat sebagai penerima manfaat akhir. Kolaborasi ini penting untuk memastikan proyek berjalan efektif dari tahap perencanaan hingga operasional.

Tahapan waktu kegiatan proyek PSEL Sunter terdiri dari:

• Studi Kelayakan: sekitar 6–12 bulan untuk analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan.
• Perizinan dan Financial Close: sekitar 6–12 bulan untuk penyelesaian dokumen hukum dan pendanaan proyek.
• Desain dan Pengadaan (EPC): sekitar 12–18 bulan untuk penyusunan desain teknis dan pengadaan peralatan utama.
• Konstruksi dan Commissioning: sekitar 24–30 bulan hingga fasilitas siap dioperasikan.
• Masa Operasional: berlangsung sekitar 25–30 tahun sebagai masa konsesi kerja sama DBO.
• Transfer Aset: setelah masa konsesi berakhir, seluruh fasilitas akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

4. Studi Kasus SPAM Semarang Barat

Proyek SPAM Semarang Barat merupakan proyek penyediaan air minum yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Proyek ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan transmisi, reservoir, hingga sistem distribusi air kepada pelanggan. Pemerintah Kota Semarang melalui PDAM Tirta Moedal bertindak sebagai penanggung jawab proyek, sedangkan badan usaha pelaksana bertanggung jawab terhadap desain teknis, pembangunan fasilitas, dan operasional sistem pengolahan air. Objek utama proyek meliputi sumber air baku, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, reservoir, dan sambungan pelanggan. Kapasitas layanan proyek ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi puluhan ribu rumah tangga di wilayah Semarang Barat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini meliputi pemerintah, investor swasta, kontraktor EPC, operator SPAM, lembaga pembiayaan, supplier teknologi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih. Keberadaan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan membutuhkan sistem kolaborasi yang terintegrasi. Tahapan waktu kegiatan proyek SPAM Semarang Barat terdiri dari:

• Studi Kelayakan: sekitar 6–12 bulan untuk analisis kebutuhan pelayanan air bersih.
• Perizinan dan Financial Close: sekitar 6–12 bulan untuk penyelesaian pembiayaan dan legalitas proyek.
• Desain Teknik (Engineering): sekitar 6–12 bulan untuk penyusunan desain instalasi pengolahan air.
• Konstruksi dan Pengadaan: sekitar 18–24 bulan untuk pembangunan jaringan dan fasilitas utama.
• Commissioning dan Uji Coba: sekitar 3–6 bulan sebelum sistem dioperasikan penuh.
• Masa Operasional: sekitar 20–25 tahun selama masa konsesi kerja sama DBO.
• Transfer Aset: setelah masa operasional selesai, seluruh aset akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

5. Analisis dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota

Dalam perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota, skema DBO memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. DBO tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan infrastruktur dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang. Pada proyek PSEL Sunter, penerapan DBO membantu mengatasi persoalan persampahan perkotaan yang selama ini menjadi masalah utama Jakarta. Selain mengurangi volume sampah, proyek ini juga menghasilkan energi listrik yang mendukung konsep energi berkelanjutan. Sementara itu, pada proyek SPAM Semarang Barat, DBO berperan penting dalam meningkatkan pelayanan dasar berupa akses air bersih bagi masyarakat. Ketersediaan air minum yang memadai menjadi salah satu indikator penting kualitas hidup perkotaan. Kedua proyek tersebut menunjukkan bahwa DBO mampu menjadi solusi dalam pengembangan infrastruktur modern karena menggabungkan efisiensi pembangunan, keberlanjutan operasional, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

6. Kesimpulan

Design Build Operate (DBO) merupakan model kerja sama pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan proses desain, pembangunan, dan operasional dalam satu sistem terpadu. Melalui penerapan DBO, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien karena koordinasi antar tahapan dilakukan oleh satu badan usaha yang sama. Studi kasus PSEL Sunter Jakarta dan SPAM Semarang Barat menunjukkan bahwa skema DBO mampu meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur, memperkuat efisiensi pengelolaan, dan mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota, penerapan DBO menjadi alternatif penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan kebutuhan infrastruktur perkotaan modern.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. Kerja Sama Pemerintah danBadan Usaha dalam Infrastruktur.
2. Soeharto, Iman. 2018. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta:
3. Salim, H.A. 2019. Manajemen Proyek Konstruksi. Jakarta: Prenadamedia Group.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
5. Dokumen PSEL Sunter Jakarta dan SPAM Semarang Barat.